Tahap Awal Pembangunan BUMDes

Tahap Awal Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kemoneng Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan


A.     Urgensi Pembentukan BUMDes

BUMDes 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk kesejahteraan mayarakat. Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal.

BUMDes Kemoneng
Oleh karena itu, adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah Pemerintah Desa beserta warganya yang secara proporsional dapat melaksanakan program pemberdayaan perekonomian ditingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menjadi motor penggerak perekonomian desa.
BUMDes dalam alur regulasi dapat dilihat dari ketentuan dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintah Daerah. Pasal 213 Bagian Kelima tentang Keuangan Desa menyebutkan bahwa petama BUMDes berdiri sesuai kebutuhan dan potensi desa, kedua berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan ketiga BUMDes diperkenankan memberikan pinjaman. Ketentuan-ketentuan lain mengenai pembentukan BUMDes dapat dilihat dalam beberapa peraturan tersebut, antara lain:
a.       Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang
b.      Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,
c.       Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
d.       Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
f.        Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
Melihat dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan BUMDes pada dasarnya menjadi promotor dalam rangka meuju desa yang mandiri. Sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 maka desa mendapat peluang besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. BUMDes pun dapat menjadi instrumen dan mengoptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.
B.     Potensi BUMDes di Desa Kemoneng
Kemudian setelah memahami urgensi dari pembentukan BUMDes, langkah selanjutnya adalah menganalisis di masyarakat terkait usaha apa yang sekiranya dapat dijadikan lumbung dalam pengembangan BUMDes. Salah satunya yang dilakukan oleh Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kelompok 108 Universitas Trunojoyo Madura. Bertempat di Desa Kemoneng, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, KKN 108 mengusung beberapa program kerja antara lain menggalakkan pembenahan mengenai BUMDes. Kendati BUMDes di Desa Kemoneng telah berdiri belum lama ini. Tetapi BUMDes tersebut telah mengalami kemandekan sejak beberapa bulan kemarin dan belum beroperasi kembali hingga bulan Juli ini. Salah satu faktor penyebab kemandekan tersebut adalah karena kurang cakapnya SDM yang mengelolanya.
Musyawarah bersama ibu-ibu

Tercatat ada beberapa potensi yang dapat dijadikan sebagai lumbung pengembangan BUMDes di Kemoneng, baik potensi Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia. Beberapa potensi yang ada didesa Kemoneng antara lain keberadaan bukit Andjir, potensi perkebunan singkong, usaha jahit, peternak lele, peternak ayam, dan sebagainya.
            Melihat potensi-potensi yang telah disebutkan diatas, Tim KKN 108 berupaya untuk mengelolanya untuk dijadikan sebagai BUMDes. Jasa penjahitan merupakan salah satu usaha yang sejauh ini telah dilakukan penyuluhan oleh Tim KKN 108 UTM. Pasalnya keberadaan 8 mesin jahit yang tergeletak nganggur disamping rumah Kepala Desa masih dalam kondisi baik, sehingga sangat mendukung untuk dikembangkan menjadi BUMDes di Desa Kemoneng.
             Sejalan dengan kehendak Kepala Desa yang menginginkan berdirinya sebuah BUMDes dibidang konveksi (jahit), maka Tim KKN 108 sangat antusias untuk mewujudkan misi tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Mohammad Kholik selaku Klebun (Kepala Desa), beliau menuturkan bahwa beberapa masyarakat setempat ada yang sudah mahir dalam mengoperasikan mesin jahit tersebut dengan itu beliau berkeinginan menjadikannya sebagai BUMDes. Alasan itu yang menjadi motivasi Tim KKN 108 untuk menjadikan usaha jahit tersebut menjadi salah satu usaha yang dapat dimasukan ke dalam BUMDes.
            Akan tetapi setelah dilakukan beberapa survei mengenai usaha jahit tersebut, diketahui beberapa data yang diperoleh dari salah satu narasumber yang sekaligus menjadi koordinator ibu-ibu penjahit. Berdasarkan pemaparan beliau diperoleh beberapa informasi mengenai kondisi dilapangan dari usaha jahit, antara lain sebagai berikut:

No
Potensi
Kendala
1.
Terdapat beberapa SDM yang sudah mampu mengoperasikan mesin jahit, khususnya ibu-ibu.
SDM yang ada belum mampu untuk memotong kain yang utuh menjadi baju
2.
SDM cukup memadai untuk sekedar bisa menjahit potongan kain

Belum ada mesin obras
3.
Terdapat 8 mesin jahit dirumah Kades
Belum bisa membordir
4.
Terdapat wadah BUMDes dalam struktur pemdes
Kesulitan saat menemui pesanan yang sulit, misal celana rompi
5.

BUMDes yang tersedia belum mampu menampung para pengusaha desa
6.

Pengelola BUMDes masih belum memadai dari segi kualitas SDM-nya
7.

Terdapat pihak yang melakukan monopoli dalam pemberian gaji kepada pekerja

Data-data diatas merupakan data yang diperoleh dari beberapa narasumber saat dilakukan musyawarah bersama ibu-ibu yang biasa bekerja di usaha jahit tersebut. Mereka menuturkan bahwa kendala dari vakumnya usaha jahit tersebut bukan karena tidak ada pesanan yang masuk, melainkan ada pesanan masuk namun dengan budget harga yang sangat murah untuk gaji pegawai. Sehingga meberikan efek kepada para pekerja menjadi malas, dan kurang bersemangat.

Penulis : Tim KKN 108



Komentar